Gerilyawan Abu Sayyaf. (Foto: historycommons.org)
Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, sebanyak tiga WNI di perairan Malaysia disandera Abu Sayyaf pada 9 Juli 2016. Aksi penyanderan Abu Sayyaf dilakukan sudah berulang kali dalam enam bulan terakhir.
"Untuk menangani masalah penyanderaan WNI ini diperlukan pendekatan baru yang komprehensif. Membebaskan sandera itu jangka pendek, ibaratnya menyembuhkan sakit, fokus kepada pembebasan sandera itu cuma menyembuhkan gejalanya, maka perlu kita sembuhkan penyebab utama penyakitnya sebagai solusi jangka panjang," katanya, Selasa, (12/7).
Penyebab utamanya terjadinya penyanderaan oleh Abu Sayyaf adalah soal politik internal Filipina. Mungkin ada ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan di sana.
"Makanya kita desak Pemerintah Filipina untuk bisa meredam konflik ini. Bahkan kalau bisa berdamai dengan Abu Sayyaf, mungkin Indonesia bisa dijadikan contoh saat menangani konflik GAM di Aceh," kata Sukamta.
Faktor penyebab berikutnya adalah kurang amannya kawasan. Wilayah perairan perbatasan seringkali menjadi daerah yang rawan aksi perompakan sehingga perlu dilakukan kerja sama lintas negara untuk sama-sama menjaga keamanan perbatasan.
Menurut Sukamta, pendekatan komprehensif jangka pendek yang bisa dilakukan adalah operasi militer bersama secara reguler yang melibatkan tentara gabungan trilateral Indonesia-Filipina-Malaysia. TNI dan Polri memiliki pasukan elite yang mumpuni untuk membebaskan sandera.
Tapi perlu diingat tugas utama TNI dan Polri adalah membebaskan sandera. Sebisa mungkin meminimalisasi penggunaan senjata pembunuh, kecuali memang tidak ada jalan lain.
Selain operasi militer, terang Sukamta, untuk jangka panjangnya perlu dilakukan kerja sama pertahanan antarnegara, khususnya kerja sama trilateral tentang keamanan maritim. Dengan Malaysia, Indonesia memiliki kerja sama pertahanan bilateral bernama Elang Malindo.
Pendekatan komprehensif jangka panjang, lanjutnya, bisa dilakukan dengan second track diplomacy. Yaitu diplomasi dilakukan lewat pemerintah, misalnya antara Kementerian Luar Negeri, dan Pertahanan RI dengan kementerian serupa di Filipina dan Malaysia. Selain itu diplomasi juga dilakukan lewat parlemen antara tiga negara.
Tujuan perjuangan kita dengan diplomasi ini adalah kestabilan kawasan. Sebagai sesama anggota ASEAN, kita mendorong dan memberi masukan kepada pemerintah Filipina agar bisa menyelesaikan konflik dengan MNLF, MILF dan kelompok Abu Sayyaf yang sudah berkepanjangan ini.
"Tapi kita harus tetap waspada, jangan sampai kita terseret arus perang yang bukan perang kita. Jangan sampai kasus-kasus penyanderaan yang berulang ini mengalihkan fokus perhatian kita dari potensi konflik yang sesungguhnya lebih besar seperti Natuna, Laut Tiongkok Selatan, dan seterusnya," ujar Sukamta.n dyah ratna meta novia.
(Republika/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar