(War and Natural Gas: The Israeli Invasion and Gaza’s Offshore Gas Fields)
Oleh: Michel Chossudovsky
Invasi militer ke Jalur Gaza oleh angkatan bersenjata Israel terkait langsung hubungannya dengan kontrol dan kepemilikan cadangan gas lepas pantai Gaza yang strategis. Invasi ini adalah sebuah perang penaklukan yang direncanakan sejak tahun 2000, karena cadangan gas ekstensif di lepas pantai Jalur Gaza. Perusahaan Gas Inggris ( BG Group) dan mitranya Consolidated Contractors International Company (CCC) yang berbasis di Athena, dimiliki oleh keluarga Sabbagh dan Koury dari Lebanon, telah diizinkan melakukan eksplorasi minyak dan gas selama jangka waktu 25 tahun, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada bulan November 1999 dengan pihak Otoritas Palestina.
Hak eksplorasi gas lepas pantai di Gaza ini masing-masing sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Gas Inggris sebesar 60 persen, CCC 30 persen dan Investment Fund Palestinian Authority sebesar 10 persen. (Haaretz, Oktober 21, 2007). Perjanjian yang disepakati antara Otoritas Palestina-BG-CCC mencakup pembangunan dan konstruksi sebuah saluran gas.(Middle East Economic Digest, Jan 5, 2001).
Lisensi yang diberikan kepada BG Group mencakup keseluruhan wilayah lepas pantai laut Gaza, yang leyaknya berdekatan dengan beberapa fasilitas gas lepas pantai Israel. (Lihat Map di bawah). Untuk diketahui bahwa sejumlah 60 persen dari cadangan gas di sepanjang garis pantai Gaza-Israel adalah kepunyaan Palestine.
BG Group telah melakukan pemboran dua buah sumur di wilayah ini pada tahun 2000: yaitu Gaza Marine-1 dan Gaza Marine-2. Cadangannya diperkirakan oleh Perusahaan Gas Inggris sekitar 1.4 kubik kaki, dengan nilai kira-kira 4 milyar dolar. Data ini dipublikasikan oleh Perusahaan Gas Inggris. Jumlah cadangan gas yang dimiliki oleh Palestina diperkirakan jauh lebih besar.
Siapa Pemilik Ladang Gas
Masalah kedaulatan atas ladang gas Gaza ternyata rumit. Dari satu sudut pandang hukum, cadangan gas adalah kepunyaan Palestina. Kematian Yasser Arafat, pemilihan pemerintah Hamas dan memburuknya Otoritas Palestina telah memungkinkan Israel menetapkan secara de facto kontrol atas cadangan gas di lepas pantai Gaza.
Perusahaan Gas Inggris (BG Group ) mengadakan perjanjian dengan pemerintah Tel Aviv. Pada gilirannya, pemerintah Hamas mem-bypass-nya dalam hubungan dengan hak Hamas untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan atas ladang gas di Gaza. Pemilihan Perdana Menteri Ariel Sharon pada tahun 2001 adalah merupakan suatu titik balik penting. Kedaulatan Palestina atas ladang gas lepas pantai ditantang di Mahkamah Agung Israel. Sharon menyatakan dengan tegas bahwa “Israel tidak akan pernah membeli gas dari Palestina” yang mengisyaratkan bahwa cadangan gas lepas pantai Gaza kepunyaan Israel.
Pada tahun 2003, Ariel Sharon, memveto sebuah kesepakatan awal, yang akan memungkinkan Perusahaan Gas Inggris untuk mensuplai Israel dengan gas-alam dari sumur-sumur pemboran di lepas pantai Gaza. (Independent, Agustus 19, 2003). Pemilihan yang dimenangkan oleh Hamas pada tahun 2006 adalah kondusif atas kematian Otoritas Palestina, dimana menjadi terbatas hanya di Tepi Barat saja yang berada di bawah rezim boneka Mahmoud Abbas.
Dalam tahun 2006, Perusahaan Gas Inggris “hampir menandatangani sebuah kesepakatan untuk mengirim gas ke Mesir.” (Time, May, 23, 2007). Menurut laporan, Perdana Menteri Inggris, Tony Blair ikut campur atas nama Israel dengan maksud untuk melangsir perjanjian dengan Mesir.
Tahun berikutnya, pada bulan Mei 2007, Kabinet Israel menyetujui sebuah usul yang diajukan oleh Perdana Menteri Ehud Olmert “untuk membeli gas dari Otoritas Palestina.” Kontrak yang diusulkan berjumlah $4 milyar, dengan keuntungan sebesar $2 milyar [yang] satu milyar harus pergi Palestinians. Tel Aviv, bagaimanapun tidak punya niat untuk berbagi pendapatan dengan Palestina. Satu tim perunding Israel disiapkan oleh Kabinet Israel untuk membicarakan sebuah perjanjian dengan BG Group dengan meninggalkan pemerintah Hamas dan Otoritas Palestina:
“Pihak otoritas pertahanan Israel menghendaki agar pihak Palestina dibayar dengan barang dan jasa dan meminta dengan tegas bahwa tidak ada uang yang dibayarkan kepada Hamas yang mengontrol Pemerintah” (Ibid, emphasis added)
Tujuannya yang penting adalah untuk menghapuskan kontrak yang telah ditandatangani pada tahun 1999 antara BG Group dan Otoritas Palestina di bawah Yasser Arafat. Dibawah perjanjian yang diusulkan tahun 2007 dengan BG Group, Gas Palestina dari sumur-sumur lepas pantai Gaza harus disalurkan melalui sebuah saluran dibawah permukaan laut ke pelabuhan laut Ashkelon, di Israel, dengan demikian memindahkan kontrol atas penjualan gas-alam kepada Israel.
Kesepakatan gagal. Negosiasi ditunda:
“Direktur Mossad, Meir Dagan menentang transaksi atas dasar alasan-alasan keamanan, bahwa bila diteruskan akan membiayai teror”. (Anggota Knesset, Gilad Erdan, menyampaikan pidato di depan Knesset mengenai “The Intention of Deputy Prime Minister Ehud Olmert to Purchase Gas from the Palestinians When Payment Will Serve Hamas,” Maret 1, 2006, dikutip dalam Lt. Gen.(pensiun) Moshe Yaalon, Does the Prospective Purchase of British Gas from Gaza’s Coastal Waters Threaten Israel’s National Security? Jerusalem Center for Public Affairs, October 2007)”
Tujuan Israel adalah untuk menutup kemungkinan royalti dibayarkan kepada Palestina. Pada bulan Desember 2007, BG Group menarik diri dari negosiasinya dengan Israel dan pada bulan Januari 2008 menutup kantornya di Israel.(Situs BG).
Rencana Invasi
Menurut sumber-sumber militer, rencana invasi ke Jalur Gaza di bawah kode nama “Operasi Cast Lead” sudah dipersiapkan sejak bulan Juni 2008.
“Sumber dari departemen pertahanan mengatakan bahwa Menteri Pertahanan, Ehud Barak telah menginstruksikan Angkatan Bersenjata Israel untuk bersiap-siap menghadapi operasi tersebut sejak lebih dari enam bulan lalu [Juni atau sebelum Juni], bahkan ketika Israel mulai merundingkan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas.”(Barak Ravid, Operation “Cast Lead”: Israeli Air Force strike followed months of planning, Haaretz, December 27, 2008)
Pada bulan yang sama, otoritas Israel menghubungi Perusahaan Gas Inggris dengan maksud untuk melanjutkan negosiasi penting yang menyinggung soal pembelian gas-alam dari Gaza:
“Baik Direktur dari Kementrian Keuangan, Jenderal Yarom Ariav maupun Direktur dari Kementrian Infrastruktur Nasional, Jenderal Hezi Kugler menyetujui untuk memberitahukan kepada BG bahwa Israel ingin memperbaharui pembicaraan.
Sumber-sumber menambahkan bahwa BG belum secara resmi menjawab permintaan Israel, tetapi eksekutif perusahaan itu mungkin akan datang ke Israel dalam beberapa minggu ini untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak pejabat pemerintahan.” (Globes online – Israel’s Business Arena, Juni 23, 2008)
Keputusan untuk mempercepat negosiasi dengan Perusahaan Gas Inggris ( BG Group) bersamaan waktunya secara kronologis, dengan rencana invasi ke Jalur Gaza yang dimulai pada bulan Juni. Hal itu akan nampak bahwa Israel bersemangat untuk mencapai suatu perjanjian dengan BG Group terlebih dahulu, sebelum invasi yang telah dalam tahap perencanaan maju.
Lebih dari itu, negosiasi dengan Perusahaan Gas Inggris dilakukan oleh pemerintahan Ehud Olmert yang mengetahui bahwa suatu invasi militer sedang direncanakan. Dalam semua kemungkinan itu, sesuatu yang baru “setelah perang”, yaitu pengaturan politik-teritorial untuk Jalur Gaza juga sedang dipikirkan oleh pemerintah Israel. Sesungguhnya negosiasi antara Perusahaan Gas Inggris dan pejabat-pejabat Israel berlangsung pada bulan Oktober 2008, 2-3 bulan sebelum pengeboman dimulai pada tanggal 27 Desember 2008.
Pada bulan November 2008, Kementrian Keuangan Israel dan Kementrian Infrastruktur Nasional menginstruksikan kepada Israel Electric Corporation (IEC) untuk ikutserta dalam negosiasi dengan Perusahaan Gas Inggris untuk membicarakan pembelian gas-alam lepas pantai konsesi BG di Gaza. (Globe, November 13, 2008)
“Direktur Kementrian Keuangan Jenderal Yarom Ariav dan Kementrian Infrastruktur Nasional Direktur Jenderal Hezi Kugler baru-baru ini menulis kepada CEO IEC, Amos Lasker memberitahukan keputusan pemerintah yang mengizinkan negosiasi untuk dilanjutkan, sejalan dengan kerangka proposal yang telah disetujui pada awal tahun ini.
Dewan Pengurus IEC, yang dipimpin oleh Ketuanya, Moti Friedman, menyetujui prinsip kerangka proposal beberapa minggu lalu. Pembicaraan dengan BG Group akan dimulai segera setelah dewan pengurus memberikan persetujuan terhadap pengecualian dari tender.” (Globes, Nov. 13, 2008)
Gaza dan Geopolitik Energi
Pendudukan militer di Gaza dengan tujuan untuk memindahkan kedaulatan atas ladang gas Palestina kepada Israel adalah melanggar hukum internasional.
Apa yang bisa kita harapkan sesudah invasi?
Apakah tujuan Israel sehubungan dengan cadangan Gas-alam Palestina?
Sebuah pengaturan teritorial baru, dengan kehadiran Israel dan atau dengan pasukan “penjaga perdamaian”?
Militerisasi dari keseluruhan garis pantai Gaza yang strategis untuk Israel?
Penyitaan yang samasekali tidak dibenarkan atas ladang gas Palestina dan pernyataan sepihak kedaulatan Israel terhadap wilayah kelautan Gaza? Jika hal ini harus terjadi, ladang gas Gaza akan diintegrasikan ke dalam instalasi lepas pantai Israel, yang berdekatan dengan Jalur (Lihat Peta 1 di atas).
Berbagai instalasi lepas pantai ini juga menghubungkan koridor transportasi energi kepada Israel, memanjang dari pelabuhan Eilat, sebuah terminal pipa minyak, dari Laut Merah ke pelabuhan laut – terminal pipa saluran di Ashkelon, dan ke arah utara ke Haifa, dan pada akhirnya menghubungkan jalur pipa ke pelabuhan Turki di Ceyhanyang yang diusulkan bersama.
Ceyhan adalah terminal di Baku, jalur pipa Tblisi Ceyhan Trans Caspian. “Apakah pertimbangannya menghubungkan dengan jalur pipa BTC dengan saluran pipa Trans-Israel Eilat-Ashkelon, juga dikenal dengan nama Israel’s Tipline.” (See Michel Chossudovsky, The War on Lebanon and the Battle for Oil, Global Research, July 23, 2006)
(Akhir-Zaman/Global-Research/Copasiana-55/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar