Sekjen Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) Ahmad Ari Masyhuri menyerukan agar menghentikan aksi diskriminasi Rohingya dan kelompok minoritas di Myanmar.
Menurut Ari, berdasarkan data UNHCR, sebanyak 87.000 warga Rohingya harus menyingkir dari tempat tinggal mereka di Rakhine, Myanmar. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan, anak anak dan orang tua telah masuk ke wilayah Bangladesh selepas aparat keamanan Myanmar mengintensifkan “operasi pembersihan” menyusul penyerangan pos perbatasan oleh kelompok militan Rohingya, pada 25 Agustus 2017.
“Kekerasan demi kekerasan yang dialami komunitas Rohingya di Myanmar sejak 2012 merupakan rentetan panjang diskriminasi kelompok minoritas yang keberadaan dan identitas kewarganegaraannya tidak diakui apalagi dilindungi baik oleh Myanmar maupun Bangladesh,” jelas Ari, Jakarta, Jumat (8/9/2017) kemarin.
Dalam catatan UN, lanjut Ari, Rohingya merupakan salah satu kelompok minoritas paling termarjinalisasi di dunia.
Kekerasan terhadap Rohingya spontan mendapat kecaman dari berbagai negara termasuk Indonesia dan tokoh dunia.
Seperti diketahui, Paus Fransiskus, yang dalam pernyataannya sudah menyerukan penghentian kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya. Kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan!
Di Indonesia sendiri, kata Ari, reaksi datang dari beberapa kalangan yang masih berpikir kasus Rohingya tersebut sebagai konflik antar agama, antara lain dengan melakukan unjuk rasa di Candi Borobudur (simbol keagamaan umat Buddha).
Dengan latar belakang politik dan ekonomi, Myanmar sendiri menyangkal Rohingya bagian dari bangsa (etnik) Myanmar, begitupun juga Bangladesh, bahwa Rohingya bukanlah bagian dari bangsa Bangladesh.
“Kami dari GANDI, menolak kasus Rohingya sebagai konflik agama bahkan menyesalkan politisasi atas kasus Rohingya tersebut di Indonesia. Permasalahan Rohingya merupakan problematik kelompok minoritas etnik yang kerap mengalami perlakuan diskriminasi di negara otoritarian atau transisi demokrasi,” jelasnya.
Namun, terlepas dari itu, diskriminasi apalagi kekerasan terhadap Rohingya harus segera dihentikan atas nama kemanusiaan.
Rohingya, merupakan “puncak es” dari berbagai permasalahan yang dialami kelompok minoritas di berbagai negara ASEAN bahkan pernah dan sedang dihadapi Indonesia.
Hal senada disampaikan oleh Wahyu Effendy selaku Ketua Umum GANDI. “Diskriminasi dengan ketiadaan pengakuan entitas (stateless), jaminan keamanan, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas di manapun, atas identitas etnik atau agama apapun, pada akhirnya akan melahirkan kebencian, kekerasan hingga genosida,” ujar Wahyu.
GANDI menyerukan pentingnya upaya nasional dan regional/internasional untuk solusi yang berkemanusiaan atas persoalan Rohingya dan berbagai kelompok minoritas di berbagai negara. Persoalan minoritas bukan semata untuk kepentingan kelompok minoritas, namun juga keberlanjutan kedamaian negara bahkan regional.
(Lintas-Parlemen/suaraislam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar