Data-data yang dibocorkan dalam Panama Papers harus dicermati secara sangat serius oleh pemerintah dan bukannya hanya sambil lalu serta melakukan penyangkalan sana-sini.
Pasalnya, nama-nama para pejabat dan individu-individu lain yang tercantum dalam dokumen Panama Papers dianggap memiliki rencana terselubung untuk menggagalkan upaya pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Menurut pengamat ekonomi Dahnil Simanjuntak, ada kekhwatiran bahwa nama para pejabat yang berada di dalam dokumen tersebut tetap ingin menyimpan dananya di negara-negara suaka pajak (tax haven), agar tidak diusut oleh otoritas pajak.
"Ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres, terkait dengan pengelolaan pajak. Mungkin memang, karena tarif pajak kita yang terlalu besar," ujar Dahnil dalam keterangan tertulisnya.
Dahnil mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia harus tetap mewaspadai sepak terjang dari para pejabat yang memiliki perusahaan cangkang di negara tax haven. Sebab, ada indikasi kuat yang menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan perusahaan tersebut adalah untuk menghindari pajak.
"Mereka, intinya memiliki tujuan tertentu. Ada juga upaya untuk menghindari kecurigaan negara atas harta mereka," kata dia.
Dahnil juga menambahkan pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintahan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas atas keberadaan nama pejabat dalam dokumen tersebut. Peringatan Dahnil ini bukan sebuah hal yang mengada-ada, sebab di negara lain, skandal dugaan penggelapan pajak tersebut memang jelas-jelas menjadi momok menakutkan tersendiri.
"Perdana Menteri Islandia itu mundur dari jabatannya, karena terlibat di dalam Panama Papers. Anehnya, di Indonesia biasa aja," ucapnya.
(Merdeka/Kompas/Memobee/Berbagai-Sumber/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar