Segala sesuatu hukum asalnya adalah halal sampai datang dalil pengharamannya.
Banyaknya pro dan kontra atas kebijakan yang ditempuh oleh MUI dalam mengeluarkan sertifikat halal terhadap makanan dan minuman belakangan ini merupakan gejala keraguan ummat atas lembaga non pemerintah yang mengatasnamakan ulama ini. Apalagi semenjak lembaga ini menolak untuk diaudit dan tidak adanya transparansi dalam keuangan mereka, tentunya berbagai pertanyaan muncul dari ummat yang ingin tahu kemana dan untuk apa saja uang yang didapat dari “penjualan” stempel halal yang diproduksi oleh MUI tersebut.
Jika kita pahami, kebijakan MUI mengeluarkan label halal tersebut sangat bertentangan dengan kaidah ushul fikih. Seharusnya MUI justru menerbitkan daftar makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi ummat karena tugas mereka sebagai ulama adalah mengingatkan sebagaimana tugas para nabi yang juga sebagai pemberi peringatan. Nabi sebagai utusan Allah hanya menyampaikan segala yang diharamkan, bukan yang dihalalkan. Jika yang disampaikan adalah kebalikannya, niscaya butuh satu kitab khusus yang tebalnya melebihi al-Qur`an untuk mencatat daftar makanan dan minuman yang dihalalkan Allah.
Kenapa MUI justru menerbitkan sertifikat halal?
Kalau MUI menerbitkan daftar makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi ummat, tentunya tidak ada pemasukan untuk MUI. Mereka harus mencari peluang untuk mendapatkan income untuk menjaga eksistensinya di negara ini karena mereka adalah lembaga non pemerintah. Produsen makanan dan minuman yang dilabeli halal, sudah tentu mendapat keuntungan pasar terutama dari konsumen yang beragama islam, sehingga MUI merasa berhak kecipratan dari keuntungan tersebut. Akhirnya sertifikasi halal menjadi bisnis yang menggiurkan untuk dikembangkan dan diperluas ruang lingkupnya agar tidak hanya fokus pada makanan dan minuman, kosmetika dan obat-obatan, sekarang pakaian dan jasa pun akan disertifikasi oleh MUI.
(Manhaj-Salafi/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar