Apa Yang Terjadi Dengan Muslim Rohingya di Rakhine?

Berita tentang genosida kaum Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar, telah menimbulkan keprihatinan luas di Indonesia. Tapi, sayangnya, sebagian informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Berikut adalah rangkuman Islam Indonesia berdasarkan perbincangan dengan Kyaw Win dari Burma Human Rights Network. Kyaw Win sendiri adalah aktivis HAM beragama Islam asal Yangon dan bukan Rohingnya. Kini dia tinggal di London.

Menurut Win, sebagian foto yang pernah beredar luas di media sosial Indonesia beberapa waktu lalu adalah palsu alias hoax. Namun, peredaran beberapa foto palsu itu tidak serta merta menafikan adanya penindasan terhadap kaum Muslim Rohingya di Rakhine. Hanya saja, kata aktivis HAM ini, peredaran foto-foto itu justru merugikan dan mempersulit nasib kaum Muslim Rohingya. Alasannya, kini apa pun yang terkait dengan Rohingya rentan dianggap hoax.

Tragedi yang belakangan terjadi bermula pada 9 Oktober silam. Pada saat itu, ada sekitar 400-an orang Rohingya menyerang pos-pos polisi dan berupaya merebut persenjataan yang ada. Dalam serangan itu ada 9 polisi tewas. Pasca insiden penyerangan itu, militer Myanmar menyerang balik daerah Rakhine secara membabi buta, tanpa pandang bulu. Bahkan mereka menggunakan helikopter militer.

Jaringan Burma Human Rights Network di Rakhine mewawancarai setidaknya 30 orang Rohingya yang selamat melarikan diri hingga ke perbatasan Bangladesh. Kesaksian mereka menyebut tentara menembaki warga sipil Rohingya yang tak berdosa, memperkosa perempuan, dan membakar rumah-rumah mereka. Ribuan orang mengungsi ke perbatasan. Tanah dan rumah yang ditinggalkan langsung dikuasai militer.

Lalu berapa jumlah korbannya? Tak ada yang bisa memastikan. Sebab, wilayah Rakhine telah disterilkan dari wartawan dan awak media. Bahkan, lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa yang khusus memberikan bantuan makanan, yaitu World Food Programme, hingga hari ini ditolak masuk wilayah tersebut.

Namun, apa benar ada jaringan kelompok radikal Islam Al-Qaeda di Rakhine? Atau kelompok militan Rohingya yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan radikal tersebut? Atau benarkah ada dana Saudi yang mengalir kesana? Kyaw Win dari Burma Human Rights Network memastikan semua itu tidak ada. Jika ada, maka akan ada perang besar. Paling tidak, jika ada dana mengalir ke Rohingya, maka orang Rohingya bakal bisa beli sandal. Padahal kenyataannya mereka tak mampu membelinya.

Singkat kata, Kyaw Win menyebut Myanmar sebagai Negara Apartheid. Di Myanmar, ada dua kelas masyarakat: (1) orang Burma (yang harus beragama Buddha); (2) mix group (kelompok-kelompok masyarakat non Buddha). Menurutnya, ada orang Burma masuk Islam, langsung kehilangan haknya sebagai orang Burma. Jadi, menurut dia, Kyaw Win adalah religious based ethno nationality (kebangsaan berdasar agama etnis).

Secara masif, sejak rezim militer berkuasa pada 1988, rakyat Myanmar dicuci otaknya: bahwa Muslim itu berbahaya. Indonesia kerap dijadikan contoh. Lihat dulu Indonesia negara Buddha sekarang negara Muslim. Biksu-biksu yang berani menentang rezim dipenjara dan disiksa. Biksu-biksu yang kini memimpin kuil-kuil utama dipilih oleh Sangga (semacam dewan ulama) yang dikendalikan oleh Junta.

Satu hal yang menarik: kemunculan Aung San Suu Kyi di panggung politik tak lepas dari dukungan Muslim. Tapi mereka justru kini dipenjara. Katanya, Suu Kyi itu bukan the champion of human rights (pembela hak-hak manusia), melainkan politisi yang mudah ingkar janji. Dia tidak berani bela Rohingya sebab membela Muslim di Myanmar itu political suicide (bunuh diri politik). Bahkan, baru-baru ini National Leage for Democracy (NLD), partai politik pimpinan Suu Kyi, baru saja memecat dua politisi Muslim.

Selain Rohingya, lanjut pria bertubuh tambun ini, ada dua etnis Muslim lainnya. Mereka semua adalah warga negara kelas dua. Demikian juga tentunya dengan warga Kristen di Utara Myanmar yang juga ditindas oleh Junta.

Rohingya sendiri sebenarnya bukan etnis dari Bangladesh yang luntang lantung masuk Burma sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak Junta. Rohingya, kata Win, sudah mendiami wilayah Rakhine sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, Rakhine dulu adalah kerajaan Muslim yang terpisah dari Burma lalu diinvasi dan diuasai hingga hari ini.

Namun demikian, versi Kyaw Win dari Burma Human Rights Network ini berbeda dengan versi Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi Djunisanyoto. Ito menyebut, ada miinformasi ihwal genosida Muslim Rohingya yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. “Saya orang yang langsung ke lapangan selama tujuh hari, bersama perwakilan Kedubes RI dan perwakilan UN. Pada awal November, kita rombongan delegasi yang baru pertama kali diberi akses melihat dan bertanya dengan Muslim Rohingya,” kata dia, kepada Republika.co.id, Senin (21/11).

Ito menjelaskan, memang betul ada rumah-rumah yang dibakar, tapi sebagian kecil saja. Dia mencontohkan, ada satu kampung yang berjumlah 260-an rumah, kemudian 13 rumah yang dibakar di wilayah dekat Maungdaw. “Dan lokasi pembakaran itu betul-betul kosong tidak ada bekas cangkir, piring. Jadi, betul-betul rumah itu dibakar dalam keadaan kosong,” kata dia.

Menurutnya, tidak ada bukti bahwa polisi dan tentara terlibat aksi keji tersebut. Kalau memang tentara atau polisi di sana berniat ingin membakar, pasti bisa saja satu kampung dibakar habis. Laporan yang diterima pihak Kedubes RI di Yangoon menyebutkan bahwa saat terjadi pembakaran kampung itu betul-betul kosong. “Sampai kita datang, baru warga berbondong-bondong keluar dari persembunyian,” ujarnya.

Ito menegaskan, kalau memang betul ada pembantaian, tentu ada bekas-bekasnya. Karena, sebagai mantan polisi dan pernah juga bertugas di Bosnia saat tragedi genosida di sana, dia pastikan bisa membedakan apakah benar ada pembantaian itu atau tidak. “Karena kalau ada genosida bisa dilihat bekasnya,” ujar dia.

Menurutnya, yang terjadi di Rakhine itu tidak seperti itu. Konflik dan pembakaran rumah di desa sekitar Maungdaw itu, menurutnya, semua bermula dari serangan kelompok RSO (Rohingya Solidarity Organisation). Kelompok RSO ini bagi pemerintah Myanmar merupakan separatis, karena ingin memisahkan diri dari pemerintahan Myanmar yang sah.

Alasan yang digunakan karena mereka Muslim dan etnis minoritas yang ditindas oleh pemerintah Myanmar. Padahal kata dia, sebenarnya ada beberapa kelompok Muslim di Myanmar yang bisa hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas agama dan etnis di sana. Dan pimpinan kelompok RSO itu memang alumni-alumni dari Taliban, Pakitan, dan Afganistan.

Menurut mantan Kepala Bareskrim pengganti Susno Duadji ini sikap Aung San Suu Kyi sudah lebih mengakomodiasi kelompok Muslim di Myanmar, termasuk Muslim Rohingya. Suu Kyi telah mengubah paradigma agar Muslim Rohingya itu disebut sebagai Kelompok Muslim Rakhine agar tidak terjadi diskriminasi.

Selain itu, Suu Kyi juga telah membungkam kelompok-kelompok Budha radikal yang digerakkan oleh Biksu Ashin Wirathu, yang juga dikenal dengan kelompok 969. Sekarang, kelompok Budha Radikal itu sudah tidak difasilitasi oleh pemerintahan Suu Kyi dan mereka tidak bisa berbuat banyak, seperti pada masa pemerintahan sebelumnya.

(Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)