Aksi unjuk rasa menuntut penahanan tersangka penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan digelar di Jakarta pada 25 November dan 2 Desember 2016.
Warga Kaltim dan Kaltara dilarang keras berangkat ke Jakarta untuk ikut unjuk rasa.
Hal ini tegas disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Johny L Tobing.
Awang menyebut, mereka yang tetap memaksa berangkat ke Jakarta berarti dekat dengan radikalisme. Yang mana radikalisme banyak yang berujung pada tindakan terorisme.
“Tidak ada demonstran asal Kaltim yang ikut ke Jakarta. Memang tak ada larangan untuk ikut aksi unjuk rasa di Jakarta 2 Desember nanti. Tapi, jika ada aspirasi, silakan sampaikan ke Pemda, Kodam daan Polda. Pasti ditanggapi dengan baik. Karena harus ikuti aturan dan UU berlaku,” tegas Awang Faroek saat pertemuan pimpinan daerah dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Aula Makodam VI/Mlw, Rabu (23/11).
Tak hanya itu, Awang secara tegas klaim jika temukan warga Kaltim ikut aksi bela Islam dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), maka warga dimaksud patut dicurigai sebagai calon teroris. “Kalau ikut aksi ke Jakarta, patut dicurigai. Karena, mereka calon teroris dan patut diwaspadai, sebab pemikirannya radikal dan anggap sebagai ekstra parlementer,” cetusnya.
Karena itu, pihaknya serukan untuk lakukan pengawasan ketat bagi warga tetap berangkat ke Jakarta.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin menegaskan, akan tindak tegas kelompok atau golongan yang bertindak anarkis dan ganggu keamanan. “Silakan, kalau mau coba-coba akan berhadapan dengan saya. Jika upaya preventif tak dihiraukan, kami tindak tegas,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Johny L Tobing menyatakan sedang siapkan fasilitas ,jika ada warga hendak aksi damai di Balikpapan.
“Mau demo, silakan saja. Kita siapkan lapangan, truk, sound system dan akan dikawal aparat keamanan. Yang penting, tidak ke Jakarta. Mau apa lagi, semua bakal saya sediakan,” pintanya.Jenderal dua bintang itu menuturkan, aksi 2 Desember di Jakarta rentan ditunggangi kelompok tertentu untuk kacaukan keamanan negara.
“Pada aksi 411 lalu, ada 7 orang berangkat ke sana, tapi aksi jilid III pada 2 Desember nanti saya berharap dan tegaskan tak ada warga Kaltim yang berangkat,” tegas Pangdam.
Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin menambahkan, hingga kini belum ada pemberitahuan terkait rencana aksi damai bela Islam Jilid III di Kaltim. “Belum ada satupun pemberitahuan dari kelompok tertentu yang mau gelar aksi di seluruh daerah di Kaltim dan Kaltara,” katanya.
Meski demikian, aparat kepolisian dan TNI serta unsur pemerinta siaga dalam menghadapi aksi unjuk rasa.
”Kita siapkan pasukan dan perlengkapan diperlukan,” ucap Johny lagi.
Adapun maklumat Polda Kaltim untuk masyarakat Kaltim dan Kaltara terdir, apabila akan sampaikan pendapat di publik, penanggung jawab dan koordinator wajib menyampaikan ke kepolisian setempat. Jika kantongi surat pemberitahuan dan belum diterima, namun tetap nekat gelar aksi, maka kegiatan tersebut melanggar hukum, kepolisian akan menindak tegas.
Selanjutnya, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, tidak membawa senjata tajam dan barang-barang yang dapat membahayakan orang lain, penyampaian pendapat di muka umum tidak dilaksanakan di luar wilayah Kaltim dan Kaltara, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di daerah masing-masing. Barang siapa yang tidak mematuhi maklumat tersebut, akan ditindak sesuai hukum berlaku.
Dia menjelaskan, maraknya unjuk rasa disebabkan karena adanya peningkatan suhu politik jelang Pilkada di Jakarta.
Sehingga berdampak kepada masyarakat untuk bergerak mengajukan tuntutan secara massal.
"2 Desember ada wacana salat Jumat dan unjuk rasa di jalan. Kalau dilihat ini tidak baik. Mereka tidak berpikir pengguna jalan lain. Apalagi yang terburu-buru karena situasi mendesak, ke rumah sakit misalnya. Jadi demo seperti ini tidak mempedulikan toleransi dan kemanusiaan," ujarnya.
Dia meminta agar kelompok kecil yang berpikiran radikal menghentikan aksinya untuk merusak dan memprovokasi orang banyak.
Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Johny L Tobing mengatakan, memang ada kelompok -kelompok tertentu yang berniat mengeksploitasi dan membenturkan perbedaan sistem nilai yang dianut masyarakat.
Dia meminta semua umat beragama tidak terprovokasi dengan hasutan yang bersifat SARA.
"Untuk meredam provokasi, kita perlu budaya dialog yang melibatkan semua lapisan masyarakat. TNI juga siap mem-backup kepolisian 100 persen dalam menangani unjuk rasa ke depan," pungkasnya.
Sebelumnya Kapolda Jatim juga telah mengeluarkan maklumat diantaranya yang berisi larangan demo ke jakarta. Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ibu kota Jakarta, agar kelompok atau ormas Islam tidak mengirimkan massanya ke Jakarta, tetapi diimbau untuk dapat menyalurkan aspirasinya tetap di wilayah Jawa Timur serta tidak melakukan tindakan anarkis yang berdampak pada pelanggaran hukum.
(JPNN/Koran-Kaltim/Berita-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar