Foto yang disediakan oleh Kantor Berita Saudi (SPA) pada tanggal 2 Maret 2016, menunjukkan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz (Kiri) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Riyadh. (Foto: AFP)
Menteri luar negeri Arab mengakui bahwa kerajaan memberi hampir $ 700 juta kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang saat ini menghadapi tuduhan korupsi sejak hibah besar itu terungkap tahun lalu.
Adel al-Jubeir mengatakan Jumat (15/4/16) bahwa dana senilai $ 681 juta yang diberikan Riyadh kepada perdana menteri adalah “sumbangan tulus tanpa mengharapkan imbalan apa-apa.”
Juli lalu, Wall Street Journal mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa sebanyak $ 700 juta telah ditransfer ke rekening pribadi Najib sebelum pemilihan umum 2013. Laporan tersebut menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari dana pembangunan negara.
Sebelumnya, Najib dituduh melakukan korupsi dan dana 681 juta dolar AS itu berasal dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang bermasalah.
1MDB yang badan penasihatnya diketuai Najib itu sedang dalam penyelidikan di sedikitnya lima negara karena tuduhan salah penanganan dan tuduhan suap.
Namun, Jaksa Agung Malaysia membersihkan Najib dari setiap perbuatan pidana awal tahun ini, mengatakan transfer $ 681 juta ke rekeningnya pada tahun 2013 adalah dari keluarga kerajaan Saudi dan sumbangan pribadi.
Menurut Jaksa Agung, Najib mengembalikan USD 620 juta ke keluarga kerajaan Saudi pada bulan Agustus tahun 2013, sekitar lima bulan setelah dapat transfer.
Oposisi Malaysia telah menolak putusan Jaksa Agung, dengan alasan bahwa transfer sumbangan pribadi tidak menutup kemungkinan motif atau transaksi korupsi.
Pada hari Jumat, menteri luar negeri Saudi mengatakan, “Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa Jaksa Agung Malaysia telah menyelidiki secara menyeluruh masalah ini dan tidak menemukan kesalahan.”
Pernyataan oleh Jubeir ini muncul setelah para pemimpin dari seluruh spektrum politik Malaysia menyerukan penggulingan Najib setelah ia kembali dari kunjungan empat harinya ke Arab Saudi pada bulan Maret.
Perdana menteri Malaysia yang menjabat pada tahun 2009 ini menjanjikan pemerintahan yang bebas korupsi dan aturan lebih longgar. []
(SPA/AFP/Mahdi-News/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar