Pernyataan Manuel Valls, Perdana Menteri Prancis, yang melarang pemakaian hijab di seluruh perguruan tinggi negara ini menuai protes dari berbagai kalangan.
“Kita harus melaksanakan hal ini. Akan tetapi, ada beberapa pasal dalam UUD Prancis yang masih memberatkan langkah kita,” ujar Valls dalam sebuah wawancara dengan koran Liberation.
Valls juga meminta kepada para petinggi pemerintah dan perguruan tinggi supaya bersikap tegas dalam menghadapi undang-undang sekular di tingkat pendidikan tinggi.
Klaim Valls bahwa “mayoritas warga Prancis berkeyakinan Islam bertentangan dengan nilai-nilai Republik Prancis” membuat masyarakat muslim Prancis terkejut.
Pernyataan bermasalah Valls ini menuai protes dan penentangan dari anggota kabinet Prancis yang berasal dari sayap kiri moderat.
Thierry Mandon, Menteri Pendidikan Tinggi Prancis, menekankan tidak diperlukansebuah undangundang untuk mengatur hijab di perguruan tinggi. “Para mahasiswa sudah dewasa dan mereka memiliki hak untuk berhijab. Memakai hijab di masyarakat Prancis tidak dilarang,” ujarnya.
Menteri Pendidikan Prancis, Najat Vallaud-Belkacem, juga menyatakan penentangan terhadap setiap bentuk pelarang hijab di perguruan tinggi negeri. “Kita memiliki banyak mahasiswa asing yang kuliah di perguruan tinggi kita. Apakah kita akan melarang mereka belajar hanya lantaran memiliki sebuah bentuk pakaian tertentu?” tukasnya.
(Press-TV/Shabestan/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar