Aktivis Rumah Gerakan 98 mengecam tindakan sejumlah elite politik DPR RI yang menunggangi aksi demo 4 November 2016. Elite politik tersebut tidak mengedukasi massa agar mempercayakan penangan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut dalam ranah hukum.
''Elite politik DPR RI terbukti menunggangi demo 4 November. Mereka justru mengobarkan semangat aksi mendesak perubahan pemerintahan hingga aksi berubah menjadi anarkis,'' ujar Juru bicara Rumah Gerakan 98, Bernard Haloho kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Elite DPR RI, kata Bernard, telah membungkus kepentingan politik terselubung atas nama dugaan penistaan agama. ''Aksi ini sebenarnya menjadikan Ahok sasaran utama. Ujung-ujungnya aksi ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo,'' tegasnya.
Karenanya, aktivis 98 melihat ada potensi bahaya jika transisi demokrasi yang sudah menemukan jalannya lalu dirusak lagi oleh kepentingan kekuasaan sejumlah elite. Untuk itu kepolisian diminta untuk mengambil tindakan secepat demi menyelamatkan keutuhan NKRI yang merupakan konsensus bangsa yang final
Selain itu, lanjut Bernard, Rumah Perubahan 98 menyampai enam penyataan menyikapi ulah sejumlah elite poitisi DPR RI tersebut.
Pertama, mengutuk segala bentuk aksi kekerasan oleh mereka-mereka yang anti demokrasi. Kedua, semua elemen masyarakat tidak terpancing dengan isu SARA. Ketiga, tokoh masyarakat, ulama dan para rohaniawan dari berbagai lintas agama, pemuda serta akademisi bisa bekerjasama menciptakan situasi kondusif di lingkungan masing-masing.
Keempat, kata Bernard, para aktivis 98 mengingatkan kepada pimpinan MPR RI dan DPR RI untuk tidak mengajak dan memberikan ruang gedung MPR dan DPR untuk diduduki oleh massa demonstran.
''Terakhir, kepolisian diminta menangkap elite politik yang turut mengobarkan unjuk rasa 4 November 2016, yaitu: Fadlizon, Fahri Hamzah, danm Habib Rizieq Shihab,'' tegas Bernard A Haloho.
Rumah Gerakan 98 adalah tempat berkumpul para aktivis yang dulu bergabung dalam organ-organ pergerakan mahasiswa 1998 diantaranya: Famred, FKSMJ, Forbes, Forkot, Front Nasional dan Front Kota.
Tanggapi Demo 4 Nov: Presiden Jokowi Tuding Ada Aktor Politik Tunggangi Aksi Demo
Setelah menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung bentrokan di sejumlah tempat di ibu kota. Presiden Jokowi menyesalkan bentrokan antara polisi dan massa pendemo di depan Istana Merdeka.
"Kita menyesalkan kejadian setelah Isya, seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.
Jokowi mengatakan, ada dalang di balik bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka. "Dan ini kita lihat ditungganggi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi.
Terkait tuntutan pendemo, Kepala Negara menegaskan bahwa sudah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada perwakilan massa aksi bahwa proses hukum terhadap calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan.
Karena itu Jokowi meminta massa pendemo untuk kembali ke rumah masing-masing. Dia juga meminta aparat keamanan bekerja keras menyelesaikan proses penegakan hukum dengan adil.
"Saya apresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Masyarakat tetap tenang dan jaga lingkungan masing-masing sehingga situasi aman dan damai," ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berterima kasih kepada para ulama yang telah memimpin umatnya dengan baik. "Terima kasih kami sampaikan pada para ulama, kyai, habib, ustaz, yang memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan tertib dan damai," kata Jokowi.
(Berita-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar