Keputusan Parlemen Amerika Serikat (AS) mengesahkan kembali undang-undang (UU) Sanksi Iran (ISA) untuk 10 tahun ke depan pekan lalu mengundang reaksi keras dari Teheran. ISA yang bertujuan untuk mencegah investasi di bidang energi dan mencegah berkembangnya program nuklir Iran seharusnya berakhir pada 2016 ini jika tidak diperbaharui.
Perpanjangan ISA berarti pelanggaran atas perjanjian program nuklir yang telah disepakati oleh Iran dan enam kekuatan dunia, termasuk AS tahun lalu. Dalam perjanjian yang dikenal dengan nama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) itu, Iran bersedia menghentikan program nuklirnya sebagai ganti pelunakan sanksi yang selama ini menghambat perekonomian Negeri Para Mullah.
Rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan parlemen itu memang masih harus diajukan ke Senat AS dan ditandatangani Presiden Barack Obama untuk menjadi sebuah UU. Namun, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei telah melancarkan ultimatum jika ISA kembali diperpanjang.
“Pemerintah AS saat ini telah melanggar perjanjian nuklir dalam banyak kesempatan. Yang terbaru adalah perpanjangan sanksi selama 10 tahun, jika itu terjadi, maka pastinya akan bertentangan dengan JCPOA dan Republik Islam Iran pasti akan bertindak,” kata Khamenei di depan anggota Garda Revolusi sebagaimana dilansir dari Reuters, Kamis (24/11/2016).
JCPOA yang diprakarsai Presiden Barack Obama memang mendapat penolakan dari anggota Partai Republik dan puluhan politisi Partai Demokrat. Donald Trump yang terpilih sebagai presiden AS dalam pemilihan awal bulan ini bahkan mengatakan akan merobek-robek perjanjian tersebut.
Pekan lalu, Parlemen AS juga telah mengesahkan RUU untuk menghalangi penjualan pesawat komersial Boeing dan Airbus ke Iran. Gedung Putih menganggap RUU itu adalah pelanggaran terhadap JCPOA dan Presiden Obama menyatakan siap melakukan veto jika RUU tersebut lolos dari Kongres AS.
(Reuters/Oke-Zone/Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar