Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato di parlemen Yunani di Athena, Yunani, 22 Desember 2015. (Foto: Reuters)
Parlemen Yunani telah mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk mengakui negara Palestina secara resmi.
Nikos Voutsis yang sebagai anggota parlemen Yunani, mengatakan semua pihak mendukung usulan pada Selasa (22/12/15).
Sesi voting ini diadakan bersamaan dengan kedatangan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke Yunani yang selanjutnya menyampaikan pidatonya di parlemen.
Resolusi menyerukan kepada Athena untuk “mencari prosedur yang tepat guna pengakuan negara Palestina dan mengupayakan kembali n pembicaraan damai secara diplomatik di kawasan itu”, kata Voutsis.
Awal pekan ini, Perdana Menteri Yunani Alexis Tspiras mengatakan kunjungan Abbas ke negaranya sebagai tanda “penguatan” hubungan lama yang bersejarah antara kedua negara.
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras (Kiri) menyambut Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelum pertemuan mereka di Athena, Yunani, 21 Desember 2015. (Foto: AP)
Perdana Menteri Yunani menyatakan bahwa Yunani tidak akan lagi merujuk pada dokumen resmi Otoritas Palestina, melainkan Palestina.
Selama bulan terakhir, parlemen Eropa lainnya, termasuk Inggris, Perancis, Spanyol, Irlandia, Belgia dan Portugal, telah mengakui negara Palestina. Pada bulan Desember 2014, Parlemen Eropa pada prinsipnya sangat mendukung pengakuan negara Palestina.
Pada akhir September, bendera Palestina berkibar untuk pertama kalinya di markas PBB di New York.
Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum PBB memutuskan untuk meningkatkan statusnya Palestina di PBB dari “entitas pengamatan non-anggota” menjadi ” negara pengamat non-anggota ” meskipun mendapatkan penentangan yang kuat dari rezim Israel dan Amerika Serikat.
Palestina sedang berusaha mendirikan negara merdeka di wilayah Tepi Barat termasuk Timur al-Quds (Yerusalem) dan Jalur Gaza dan menuntut Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki. Namun rezim Tel Aviv, menolak untuk kembali ke perbatasan tahun 1967 dan tidak bersedia untuk membahas masalah al-Quds.
(Mahdi-News/ABNS)
0 komentar:
Posting Komentar